Islam dan Nilai Ketuhanan dalam Berbangsa dan Bernegara (3-habis)

Pembentukan-BPUPKI-1-Maret-1945

III. Islam dan Nilai Ketuhanan dalam Pancasila

Kalangan nasionalis Islami[1] sering dituduh memperlemah kedaulatan negara,[2] merongrong NKRI,[3] menentang konstitusi RI,[4] menyelewengkan Pancasila,[5] atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan data ilmiah. Padahal, berdasarkan fakta sejarah, yang terjadi tidak demikian.[6] Semua persoalan bisa ditarik ‘benang merahnya’ kepada prosesi sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)[7] hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dinyatakan.[8] Terkait penghapusan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang pernah dilakukan pada Preambul/Pembukaan dan UUD sehingga rumusan Ketuhanan berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Prof. Kasman Singodimedjo pernah mengatakan,

“Bagi umat Islam dan para pengusul perobahan tersebut,[9] perobahan itu sungguh-sungguh dianggap sebagai karunia dan nikmat Allah yang harus disyukuri oleh semua orang, terutama umat Islam. Sebabnya ialah karena ‘Yang Maha Esa’ menentukan arti dari Ketuhanan. Pancasila yang kini secara geruisloos menjadi Filsafat Negara kita itu, tidak mengenal Ketuhanan sembarang ketuhanan seperti barang sakti, patung, berhala, kuburan keramat, guru kebatinan, … dan lain sebagainya; bukan! Sekali lagi bukan ketuhanan sembarang ketuhanan, tetapi yang dikenal oleh Pancasila itu ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bung Hatta sendiri pada bulan Juni dan Agustus 1945 menjelaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu ialah Allah, tidak lain kecuali Allah. Dan waktu beliau mengusulkan supaya Ketuhanan itu dengan rumus ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ dijadikan sila pertama (dan bukan seperti maunya Bung Karno sebagai sila kelima dengan rumus ‘Ketuhanan’), maka Bung Hatta memberi penjelasan supaya Allah dengan Nur-Nya menyinarkan Nur-Nya itu kepada sila-sila yang empat lainnya dari Pancasila itu. …”[10]

Selain itu, mantan Menteri Agama H. Alamsjah Ratu Perwiranegara juga mengatakan bahwa penghapusan tujuh kata tersebut merupakan hadiah dan pengorbanan besar dari umat Islam (umat mayoritas) bagi persatuan Republik Indonesia.[11] Tidak akan ada Pancasila tanpa pengorbanan umat Islam. K.H.M. Isa Anshari menambahkan bahwa letak pengorbanan umat Islam lebih kepada jiwa toleransi umat Islam, umat mayoritas, kepada kaum minoritas dan diamnya mereka karena tidak melakukan perlawanan serta tantangan balasan.[12] Seperti yang telah diketahui bersama bahwa penghapusan tujuh kata tersebut dilakukan atas desakan—menurut ingatan Moh. Hatta—seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut) Jepang yang mendatangi Moh. Hatta sebagai utusan orang-orang Protestan dan Katolik di Indonesia bagian Timur bahwa jika tujuh kata pada Pembukaan tidak dihapus, mereka lebih senang berdiri di luar Republik.[13] Bisa saja, umat Islam menantang kembali bahwa mereka pun tidak segan-segan juga melepaskan diri dari Republik jika tujuh kata tersebut tidak dipertahankan. Namun, umat Islam bisa berpikir lebih jernih untuk tidak melakukannya dan rela menghapus tujuh kata itu demi persatuan bangsa Indonesia di tengah kondisi yang sedang terjepit. Kasman mengatakan,

“Dan justru konsekwensi itulah memerlukan atau membutuhkan kekompakan dan persatu-paduan dari keseluruhan bangsa Indonesia tanpa kecuali, apalagi untuk menghadapi Tentara Sekutu yang dengan kelengkapan senjatanya telah tercium sudah ‘tingil-tingil’ hendak mendarat di daratan Indonesia, sedang Balatentara Dai Nippon menurut kenyataannya masih saja ‘tongol-tongol’ berada di daratan Indonesia, pula lengkap dengan persenjataannya yang belum lagi sempat untuk diserahkan sebagai akibat kalah perang kepada Sekutu yang menang perang.”[14]

Selain itu, Soekarno juga telah menjanjikan bahwa nanti ketika kondisinya sudah memungkinkan, akan diadakan pertemuan untuk membahas kontitusi lebih leluasa. Soekarno mengatakan pada pertemuan PPKI 18 Agustus 1945, “Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang yang lebih lengkap dan sempurna.”[15] Janji ini meluluhkan hati para Nasionalis Islami, khususnya Kasman Singodimedjo, untuk merelakan tujuh kata tersebut dihapus. Bahkan, Kasman-lah yang membujuk-bujuk Ki Bagus Hadikusumo (tokoh Islam—Ketua Muhammadiyyah saat itu— yang paling kukuh dengan label syari’at Islam) untuk ikut menerimanya. Kasman mengatakan, “…akhirnya kami menerima baik janji Bung Karno, yakni bahwa nanti enam bulan lagi Wakil-Wakil Bangsa Indonesia berkumpul di dalam forum MPR untuk menetapkan UUD yang sempurna-sempurnanya, seperti dapat juga dibaca di dalam UUD 1945 bagian terakhir.”[16] Moh. Natsir[17] pun mengomentari ancaman pihak Kristen tersebut,

“Utusan tersebut tidak untuk mengadakan diskusi tentang persoalannya. Hanya menyampaikan satu peringatan. Titik! Tak perlu bicara lagi. Terserah apakah pesan itu diterima atau tidak. Asal tahu apa konsekuensinya. Itu berupa ultimatum. Ultimatum, bukan saja terhadap warga negara yang beragama Islam di Indonesia. Tetapi pada hakekatnya terhadap Republik Indonesia sendiri yang baru berumur 24 jam itu. Hari 17 Agustus adalah hari ultimatum dari umat Kristen Indonesia bagian Timur. Kedua-dua peristiwa itu adalah peristiwa sejarah. Kalau yang pertama kita rayakan, yang kedua sekurang-kurangnya jangan dilupakan. Menyambut hari Proklamasi 17 Agustus kita bertahmied. Menyambut hari besoknya. 18 Agustus, kita beristighfar. Insyaallah umat Islam tidak akan lupa.”[18]

Jadi, sebenarnya siapa yang tidak berminat kepada persatuan bangsa? Yang pasti, sejarah membuktikan bahwa umat Islam banyak berkorban untuk persatuan Indonesia. Karena sudah banyak berkorban, justru akan sangat disesali jika persatuan itu tidak kunjung datang hanya karena masalah sepele yang bisa diputuskan solusinya di tengah kondisi yang kritis. Oleh karena itu, golongan Islamis saat itu menerima untuk menghapus tujuh kata tersebut dan menggantinya dengan “Yang Maha Esa”.

 

Jika ada kekecewaan mendalam pada umat Islam, itu wajar saja karena Piagam Jakarta merupakan kesepakatan bersama dari banyak pihak yang telah susah-payah disusun sedemikian rupa, termasuk tujuh kata tersebut, tetapi sayangnya diubah begitu saja dalam satu hari. Prawoto Mangkusasmito menyatakan kekecewaannya,

“Perpecahan yang dikhawatirkan akan timbul, jika rancangan (tepatnya: ‘keputusan’)[19] tidak diubah, dianggap dapat dihindarkan dengan mengorbankan modus (vivendi) atau gentleman’s agreement antara pihak Islam dan pihak Kebangsaan. Bahaya pertama dianggap lebih berat daripada dikecewakannya umat Islam.”[20]

Di dalam Panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta telah ada perwakilan dari kaum Kristen, yaitu Mr. A.A. Maramis.[21] Selain itu, pada sidang pleno BPUPKI pun terdapat Mr. Latuharhary[22] yang juga beragama Kristen sehingga seharusnya Piagam Jakarta tidak perlu lagi dipersoalkan. Menariknya, sebelum penghapusan tujuh kata itu, Deliar Noer mengatakan dari keterangan Kahar Muzakkir,

“Sebenarnya AA Maramis walaupun dari perwakilan Kristen menyetujui 200 % terhadap Preambule atau Piagam Djakarta. Persetujuan ini terjadi karena Ketoehanan tidak dituliskan dengan Jang Maha Esa. Jadi tidak bertentangan dengan keyakinan Trinitas ajaran Kristen. Sedangkan Ketoehanan dengan kewajiban mendjalankan Sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja, diberlakukan untuk umat Islam saja. Tidak untuk seluruh bangsa Indonesia. Artinya umat Kristen dan Katolik tidak terkena Sjariat Islam.”[23]

Mr. Latuharhary yang berasal dari Maluku pun sempat menggugat Piagam Jakarta dengan mengatakan di awal, “Akibatnya akan besar sekali. Umpamanya terhadap pada agama lain.”[24] Namun, beliau tidak mengaitkan Piagam Jakarta dengan ajaran Kristen tertentu dalam memberikan contoh, tetapi justru mengaitkannya dengan hukum adat bahwa jika syariat Islam diwajibkan bagi pemeluknya, nanti mereka akan meninggalkan hukum adat, seperti di Minangkabau dan Maluku.[25] Namun, hal ini dibantah oleh Haji Agus Salim, asal Minangkabau, bahwa syariat Islam tetap wajib dilaksanakan bagi pemeluknya walaupun tidak ada Indonesia merdeka, tidak ada hukum dasar Indonesia; itu adalah satu hak umat Islam.[26] Haji Agus Salim juga mengatakan,

“Pertikaian hukum agama dengan hukum adat bukan masalah baru, dan pada umumnya sudah selesai. Lain daripada itu orang-orang yang beragama lain tidak perlu khawatir (karena) keamanan orang-orang itu tidak tergantung pada kekuasaan, tetapi pada adatnya (perilaku) umat Islam yang 90% itu.”[27]

Jadi, dalam Piagam Jakarta sudah jelas bahwa syariat Islam hanya mengikat umat Islam saja, tidak yang lain, karena kewajiban untuk tidak memisahkan urusan agama dengan negara itu memang ada dalam ajaran Islam dan itu seharusnya adalah hak umat Islam sebagai warga negara seperti yang diungkapkan Haji Agus Salim. Prof. Kasman Singodimedjo, seorang pelaku sejarah yang ahli hukum dan sebagai Jaksa Agung RI pertama yang fungsional, menegaskan, “… Sedang sesungguhnya larangan semacam itu (larangan menjalankan syariat Islam) sama sekali tidak ada. Mereka lupa bahwa ‘menjalankan syariat Islam’ bagi pemeluk-pemeluk Islam itu sepenuhnya telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sendiri pasal 29 ayat 2.”[28]

 

Setelah para perumus UUD dan dasar negara mengalami perdebatan sengit dalam waktu yang cukup panjang hingga akhirnya sidang Konstituate[29] dibubarkan karena tidak kunjung ada penyelesaian (ada beberapa fraksi yang tidak ingin lagi menghadiri sidang tersebut),[30] sang presiden pun akhirnya memutuskan dekrit yang disetujui oleh Kabinet, dengan catatan dekrit tersebut dapat diterima secara lahir-batin bagi kedua golongan besar, yaitu Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler.[31] Akhirnya, Dekrit Presidan RI 5 Juli 1959 memutuskan bahwa—sesuai janji Soekarno—UUD 1945 kembali diberlakukan dan Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 sebagai suatu rangkaian kesatuan konstitusi.[32] Kasman mengatakan, “Sebab Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu yang bersifat einmalig atau berlaku selama-lamanya (artinya tidak dapatdicabut lagi) itu, maka Piagam Jakarta sejak tanggal 5 Juli 1959 menjadi sehidup semati dengan UUD 1945 tersebut.”[33] Betapa pentingnya dekrit ini, dijelaskan oleh Muh. Yamin bahwa justifikasi (dasar pembenaran) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini ialah ketentuan-ketentuan yang bersumber kepada hukum darurat kenegaraan yang dinamai Das Notrecht des Staats atau Das Staats-notrecht, suatu prinsip yang dikenal dan diakui oleh ilmu hukum nasional dan internasional.[34] Soekarno pun menegaskan dalam pidatonya tanggal 22 Juni 1965 (enam tahun kemudian) saat memeringati Hari Lahir Piagam Jakarta (dikutip oleh Saifuddin Zuhri dalam makalahnya),

“Nah, Jakarta Charter ini saudara-saudara, sebagai dikatakan dalam Dekrit, menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut. … Perhatikan, di antara penandatangan daripada Jakarta Charter ini ada satu yang beragama Kristen saudara-saudara, yaitu A.A. Maramis. Itu menunjukkan bahwa … untuk mempersatukan Rakyat Indonesia yang terutama sekali dari Sabang sampai Merauke, ….”[35]

Jadi, seharusnya Piagam Jakarta masih berlaku sebagai hukum yang sah di Indonesia hingga kini dan dengan demikian, tidak ada alasan lagi untuk mencegah umat Islam memperjuangkan haknya dalam menjalankan agama sepenuhnya.

pancasila-e1422497728950

Keterkaitan langsung antara Islam dan Pancasila, Moh. Natsir pernah mengatakan pada acara peringatan Nuzulul Quran tahun 1954 bahwa Islam tidak mungkin berlawanan dengan Pancasila.[36] Selain itu, di hadapan The Pakistan Institute of World Affairs, Karachi, Natsir berpidato:

“Pakistan adalah sebuah negeri muslim. Demikianlah pula halnya Indonesia. Walaupun kami mengakui Islam sebagai agama rakyat Indonesia, namun kami tidak menyatakan hal itu secara tegas dalam konstitusi kami. Kami pun tidak pula menyisihkan agama dari kehidupan nasional kami. Indonesia telah menyatakan keyakinannya dalam Pancasila yang telah kami ambil sebagai dasar spiritual, moral, dan etis bangsa dan negara kami. Punya Anda dan milik kami sama. Hanya dinyatakan secara berlainan.”[37]

Pernyataan Natsir inilah yang disetujui oleh Soekarno pada saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Indonesia tanggal 7 Mei 1953. Soekarno berkata,

“Tentang kedudukan Pancasila dan Islam, aku tidak bisa mengatakan lebih daripada itu dan mensitir Saudara Pemimpin Besar Masyumi, Mohammad Natsir. Di Pakistan, …beliau mengatakan bahwa Pancasila dan Islam tidak bertentangan satu sama lain. … Coba dengarkan. Saudara Natsir menjawab pertanyaan Saudara Ranuwihardjo.”[38]

Namun, memang harus diakui bahwa Islam tidaklah sama dengan Pancasila karena apa yang ada dalam ajaran Islam tidak semua tercakupi dalam Pancasila. Apa yang ada pada Pancasila jelas terdapat dalam ajaran Islam, tetapi tidak berlaku sebaliknya karena pada dasarnya, ajaran Islam lebih luas dan terperinci.[39] Walaupun begitu, Islam tetap tidak bisa dikatakan bertentangan dengan Pancasila karena memang yang berbeda itu belum tentu bertentangan. Sederhananya, Pancasila merupakan himpunan bagian dari Islam.

 

Ironisnya, orang-orang yang mengaku sebagai Pembela Pancasila sering memanfaatkan slogannya untuk kepentingan politiknya. Padahal, Pancasila seharusnya bukanlah hanya slogan belaka karena yang terpenting adalah praktiknya. Alih-alih membela Pancasila, para penyeru “Pancasila” justru tidak konsisten dengan seruannya itu. Lahirnya Demokrasi Terpimpin adalah salah satu contoh ketidakkonsistenan tersebut. Menurut Deliar Noer, “Dalam zaman Demokrasi Terpimpin nilai kekuasaan sempat mengesampingkan keadilan, dengan menahan lawan-lawan politik penguasa tanpa proses hukum, malah menyiksa beberapa di antaranya untuk menuntut pengakuan tentang hal yang tidak dikerjakan tertuduh.”[40] Karena slogan atau label lebih dipentingkan, padahal kadar isinya sudah berkurang, wajar saja hal ini dimanfaatkan untuk mengecam umat Islam yang menggunakan ‘label’ lain. Padahal, hanya dengan memegang teguh agama Islam saja, itu sudah otomatis menegakkan Pancasila.[41] Bahkan, ajaran Islam, yang intinya adalah tauhid, lebih membentuk kesadaran diri karena keyakinan akan pengawasan Allah—yang tidak terlihat—cukup bisa mengendalikan diri masing-masing individu untuk tidak melakukan kerusakan, tidak seperti keberjalanan hukum negara yang tergantung pada aparat negara yang harus mengawasi warga setiap saat.[42]

 

 

IV. Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan penjelasan di atas, seharusnya tidak ada lagi yang mengecam upaya perwakilan umat Islam untuk mengusulkan dan mengupayakan payung hukum yang dapat melindungi hak-hak mereka, terutama terkait pelaksanaan agamanya karena terbukti Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Moh. Hatta pernah mengatakan bahwa—dikutip melalui Endang Saifuddin Anshari—dalam negara Indonesia yang memakai semboyan Bhineka Tunggal Ika, tiap-tiap peraturan dalam kerangka syariat Islam, yang hanya mengenai orang Islam dapat dimajukan sebagai Undang-Undang ke DPR, yang setelah diterima oleh DPR mengikat umat Islam Indonesia. Dengan cara begitu, terdapat bagi umat Islam Indonesia suatu sistem syariat Islam yang diatur dalam Undang-Undang, berdasarkan Qur’an dan Hadits, yang sesuai pula dengan keperluan masyarakat Islam sekarang. Lanjutnya, “Perbedaan hukum antara penduduk yang beragama Islam dan beragam Kristen akan terdapat dalam bidang hukum keluarga. Dalam bidang hukum perdata lainnya, hukum perniagaan, dan hukum pidana tak perlu ada perbedaan.”[43]

 

Apalagi, kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perjuangan umat Islam melawan para penjajah dengan semangat keislamannya, semangat yang muncul dari kepahaman ajaran Islam. Tak pantas jika warga negara Indonesia melupakan perjuangan panjang tersebut. Selain itu, Piagam Jakarta telah kembali berlaku sehingga kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya sudah jelas memiliki payung hukum. Tidak hanya Piagam Jakarta, tetapi yang tidak kalah krusial juga adalah UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang juga menjamin hak warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

 

—————————————————–

[1]Sebutan Endang Saifuddin Anshari dalam bukunya Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949) untuk orang-orang yang selama sejarahnya tidak menginginkan pemisahan antara agama dan negara (tidak sekuler).

[2]Adian Husaini, op. cit., hlm. 33. Dikutip dari opini Prof. Frans Magnis Suseno di Harian Kompas tanggal 16 Juni 1989.

[3]Ibid., hlm. 11. Dikutip dari pengantar redaksi Tabloid Reformata edisi 110/2009.

[4]Ibid. Dikutip dari surat yang dikirim kepada para capres oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia.

[5]Ibid., hlm. 12. Dikutip dari buku Strategi Politik Nasional karya Ali Moertopo.

[6]Telah dipaparkan juga pada uraian sebelumnya, “Perjuangan Panjang Umat Islam dengan Semangat Keislamannya Melawan Penjajah”. Ditinjau dari keterkaitan Islam dengan hukum yang sah di Indonesia, baru akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

[7]Dibentuk pada tanggal 29 April 1945.

[8]Endang Saifuddin Anshari, op. cit., hlm. 16 dan 92.

[9]Dikatakan oleh Kasman, pengusul “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, Moh. Hatta, dan Kasman sendiri.

[10]Panitia 75 Tahun Kasman, op. cit.,  hlm. 124-125.

[11]Endang Saifuddin Anshari, op. cit., hlm. 54. Dikutip dari “Tanpa Bantuan dan Pengorbanan Islam, Pancasila Tidak Akan Ada di Indonesia”, Kiblat, No. 23, Tahun XXVII, 11 April 1980, hlm. 8-9.

[12]Ibid., hlm. 59. Lihat juga Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001), hlm. 185.

[13]Ibid., hlm. 50-51. Diambil dari buku Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 karya Moh. Hatta.

[14]Panitia 75 Tahun Kasman, op. cit., hlm. 122.

[15]Endang Saifuddin Anshari, op. cit., hlm. 48.

[16]Panitia 75 Tahun Kasman, op.cit., hlm. 124.

[17]Perdana Menteri pertama NKRI (setelah bubarnya RIS) dan dinobatkan pada tahun 2008 sebagai Pahlawan Nasional.

[18]Adian Husaini, op. cit., hlm. 31. Dikutip dari “Tanpa Toleransi Takkan Ada Kerukunan” dalam buku Fakta dan Data.

[19]Menurut Endang Saifuddin Anshari yang tepat bukanlah “rancangan”, melainkan “keputusan” karena memang Piagam Jakarta merupakan hasil kesepakatan bulat seluruh anggota BPUPKI.

[20]Endang Saifuddin Anshari, op. cit., hlm. 52. Dikutip dari buku Pertumbuhan karya Prawoto Mangkusasmito.

[21]Ibid., hlm 42.

[22]Adian Husaini, op. cit., hlm. 40.

[23]Hanibal Wijayanta, “Diskursus Tentang Dasar Negara” (online), http://jejakislam.net/?p=396. Diakses pada 18 April 2015. Dikutip dari Api Sejarah 2 karya Ahmad Mansur Suryanegara, hlm. 133.

[24]Safroedin Bahar (ed.), Risalah Sidang: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), hlm. 216.

[25]Ibid. Terdapat juga pada buku Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam karya Adian Husaini, hlm. 40.

[26]Ibid.

[27]Endang Saifuddin Anshari, op. cit., hlm. 32. Dikutip dari buku Naskah karya Muhammad Yamin dan The Struggle karya Boland.

[28]Panitia 75 Tahun Kasman, op. cit., hlm. 126.

[29]Menurut Deliar Noer, Konstituante dianggap sebagai kesempatan emas untuk mengampanyekan ide-ide terkait dasar negara dengan lebih detail dan leluasa. (Islam, Pancasila, dan Asas Tunggal, hlm. 111)

[30]Endang Saifuddin Anshari, op. cit., hlm. 107-109.

[31]Ibid., hlm. 99-110.

[32]Ibid., hlm. 110-111. Dalam teks Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

[33]Panitia 75 Tahun Kasman, op. cit., hlm. 126.

[34]Endang Saifuddin Anshari, op. cit., hlm. 113. Dikutip dari buku Pembahasan karya Muhammad Yamin.

[35]Adian Husaini, op. cit., hlm. 20.

[36]Deliar Noer, Islam, Pancasila dan Asas Tunggal (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983), hlm. 110.

[37]Endang Saifuddin Anshari, op. cit., hlm. 70-71.

[38]Ibid.

[39]Deliar Noer, op. cit., hlm. 113-115.

[40]Ibid., hlm. 25.

[41]Ibid., hlm. 116.

[42]Ibid., hlm. 105.

[43]Endang Saifuddin Anshari, op. cit., hlm. 56.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s