Islam dan Nilai Ketuhanan dalam Berbangsa dan Bernegara (1)

JIB

I. Latar Belakang

Saat ini, masih banyak orang yang berusaha mempertentangkan antara Islam dan Pancasila sehingga orang-orang yang teguh dalam memegang ajaran Islam sering kali dianggap akan mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal, kemerdekaan negeri ini tidak bisa lepas dari sejarah pengorbanan umat Islam yang berdarah-darah. K.H. Saifuddin Zuhri, seorang tokoh Nahdhatul Ulama (NU), sampai pernah menulis sebuah makalah berjudul “Menghilangkan Prasangka Terhadap Piagam Jakarta” pada tanggal 9 Maret 1981 sebagai respon dari kecurigaan dan tuduhan golongan tertentu terhadap umat Islam yang memperjuangkan aspirasi politik Islam di masa Orde Baru.[1] Tentu saja, prasangka seperti itu tidak bisa terus-menerus dipelihara tanpa bukti. Bahkan, hal ini dikhawatirkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan golongan tertentu dalam panggung politik dengan cara menjatuhkan nama, ide, dan pemkiran golongan Islamis.

Sebuah perjuangan yang bisa dikatakan menghabiskan banyak energi ketika umat Islam bahkan hanya sekadar menuntut haknya sebagai warga negara, yang tidak bisa dimungkiri merupakan warga negara mayoritas di Indonesia, yakni hampir 90% (BPS, 2010).[2] Uniknya memang di sini; biasanya kaum mayoritas di suatu negara dapat dengan mudah menuntut haknya, tetapi di Indonesia, kaum mayoritas (umat Islam) justru berkali-kali terpaksa mengalah, seperti yang terjadi pada masa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di Indonesia, ada Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berdiri sebagai lembaga resmi pemerintah untuk mengatur semua urusan keagamaan (khususnya Islam) dan dimintai fatwanya, tetapi sayangnya lembaga resmi ini sering diabaikan dalam menentukan suatu keputusan hukum atau menetapkan undang-undang sehingga sering kali undang-undang yang direncanakan akan dibuat justru melukai hati umat Islam, umat mayoritas. Ada segolongan orang yang ingin menghapus UU Penistaan Agama, ada yang ingin membuat UU Kesetaraan Gender, dan ada pula yang ingin mengubah UU Perkawinan yang sudah menjadi kesepakatan sejak tahun 1974.[3] Padahal, undang-undang yang ingin dihapus tersebut tidak mengganggu urusan agama lain.

Tidak hanya di lingkungan lembaga pemerintahan, tetapi juga di lingkungan lembaga pendidikan, masih banyak ditemukan orang-orang yang memandang ideologi Islam dengan sebelah mata karena mereka berpikir bahwa ajaran Islam itu tidak toleran, walaupun banyak dari mereka juga sebenarnya sama-sama muslim. Padahal, umat Islam kurang toleran bagaimana di dalam negeri yang penduduk muslimnya terbanyak sedunia ini,[4] ketika di luar negeri yang muslimnya minoritas justru terjadi penindasan-penindasan yang memilukan? Muslim di Rohingya (Myanmar) ditindas (tanpa perlawanan) dan hak hidupnya dirampas, tidak memperoleh tempat dari penguasa dan mayoritas penduduknya yang beragama Buddha.[5] Mereka terpaksa mengungsi di negara-negara lain yang bersedia menerimanya, seperti negara Malaysia.[6] Begitu pula yang terjadi di Pattani (Thailand), Bangui (Afrika Tengah), dan Kashmir (India), muslim sebagai kaum minoritas di negerinya mengalami krisis kemanusiaan (humanitarian crisis).[7] Apakah hal itu terjadi di Indonesia? Tidak. Dalam ajaran Islam sudah ada petunjuknya dari Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya untuk bersikap toleransi—pada tempatnya—terhadap penganut agama lain dan ini sudah terbukti dalam sejarah selama berabad-abad. Yang ada, sikap muslim di Indonesia hanyalah respon terhadap sikap kaum minoritas yang melampaui batas. Sebagai contoh, terkait pembangunan tempat ibadah, sudah sewajarnya harus sesuai dengan perbandingan jumlah penganutnya. Itu pun sudah diatur oleh hukum yang ada.[8]

Muslim Rohingya

Baru-baru ini pun (akhir Maret hingga awal April 2015) terjadi pemblokiran banyak situs Islam dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi gerakan radikalisme. Namun, pemblokiran tersebut menuai banyak protes di mana-mana karena pemblokiran tersebut dinilai tidak adil, menyalahi prosedur karena tidak melibatkan MUI dan Kemenag, serta parameter radikalnya tidak jelas.[9] Yang juga patut disoroti, pemblokiran tersebut dilakukan hanya kepada situs-situs Islam, tidak kepada situs agama lain atau situs paham syi’ah dan liberal, tidak juga situs paham komunis.[10] Ini bukti adanya ketakutan berlebihan kepada ajaran Islam (islamofobia) karena dianggap akan memecah NKRI atau bertentangan dengan Pancasila.

blokirdulubarumikir

Islamofobia pun muncul ketika soal syari’at Islam dibicarakan. Ada golongan tertentu yang menyerukan bahwa diterapkannya syari’at Islam ke dalam hukum negara berarti memberontak Pancasila. Seolah-olah mereka melupakan sejarah panjang perjuangan umat Islam dengan semangat keislamannya memerdekakan Indonesia dari para penjajah sejak kedatangannya pertama kali. Umat Islam berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan semangat memperoleh ridha Allah. Apakah semangat seperti itu yang dikatakan akan memecah NKRI? Selain itu, adanya sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” seakan-akan dilupakan dan Piagam Jakarta dianggap tidak berlaku lagi. Begitu pula UUD 1945 pasal 29 pun seolah-olah diabaikan.

Ironisnya, ketika syari’at Islam seakan-akan dimusuhi oleh sekelompok orang, justru kriminalitas tumbuh subur di negeri ini dan krisis moral merajalela.[11] Soal-soal ujian nasional ‘bocor’.[12] Begal motor di mana-mana.[13] Pejabat-pejabat korupsi.[14] Banyak pedagang makanan tidak jujur, memasukkan zat tertentu yang berbahaya ke dalam makanan dagangannya.[15] Hanya dengan penanaman agama, bukan yang lain (seperti pendidikan karakter yang sumbernya campur-campur), krisis moral seperti itu bisa berkurang. Ketika seorang mantan rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang diwawancara tentang pendidikan karakter, beliau berkata,

“Pendidikan karakter buatan manusia tidak mungkin dibandingkan dengan pendidikan iman, takwa, dan akhlak mulia mengikut Allah swt dan Rasul-Nya. Pendidikan karakter akan menemui kegagalan. Tujuan pendidikan dalam UU Sisdiknas sudah jelas dan pasti, yaitu membangun iman, takwa, dan akhlak mulia. Kenapa harus digantikan dengan pendidikan karakter?”[16]

 

——————————

1Adian Husaini, Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 17-18.

2Badan Pusat Statistik, “Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut” (online), http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321. Diakses pada 18 April 2015. Persentase jumlah muslim (dibanding penganut lain) di Indonesia mencapai 87,18%.

3Adian Husaini, op. cit., hlm. 11. Tersedia juga pada http://www.republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kkg, http://jejakislam.net/?p=437, dan  http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/11/21/nfe0kt-uu-penodaan-agama-dihapus-muhammadiyah-indonesia-akan-kacau.

4Pew Research Center, “Mapping The Global Muslim Population” (online), http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/. Diakses pada 21 April 2015. Hampir 13% (12,9%) muslim dunia berada di Indonesia.

5Carlos Sardina Galache, “Myanmar’s Rohingya Face a Humanitarian Crisis” (online), http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/11/2012117102916434104.html. Diakses pada 21 April 2015.

6Kate Mayberry, “Rohingya Refugees Streaming to Malaysia” (online), http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/11/2012117102916434104.html. Diakses pada 21 April 2015. Berita teakhir, pengungsi Rohingya terdampar dan tinggal juga di Aceh.

7Tersedia pada http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/13/01/03/mg1tfm-moro-rohingya-dan-pattani-1, http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/14/02/17/n140jb-pembantaian-dan-mutilasi-warga-muslim-di-car-dinilai-sudah-di-luar-kemanusiaan, http://www.republika.co.id/berita/shortlink/120925, http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2008/01/200852513261893839.html, dan http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/10/28/142821-penderitaan-muslim-kashmir-terus-berlangsung.

8Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Nomor 9Tahun 2006), Bab IV, Pasal 13-17. Adanya sensus penduduk menurut agama yang dianut pun bertujuan sebagai pertimbangan dalam membangun rumah ibadah seperti yang tercantum dalam situs resminya.

9Tersedia pada http://www.antaranews.com/berita/489283/menag-pemblokiran-situs-radikal-harus-lebih-selektif, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/31/nm2td2-aduan-masyarakat-ke-bnpt-soal-situs-radikal-dipertanyakan, dan http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/03/30/nm0wjv-netizen-kembalikanmediaislam.

10Bilal Ramadhan, “12 Situs yang Diblokir Sudah Dibuka Kembali” (online), http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/04/09/nmizft-12-situs-yang-diblokir-sudah-dibuka-kembali. Diakses pada 23 April 2015. Namun, akhirnya dua belas situs yang sempat diblokir yang mengajukan keberatan karena merasa medianya tidak termasuk kriteria, dibuka kembali.

11Icha Rastika, “Setiap 91 Detik, Terjadi Satu Kejahatan di Indonesia” (online), http://nasional.kompas.com/read/2012/12/26/15260465/Setiap.91.Detik.Terjadi.Satu.Kejahatan.di.Indonesia. Diakses pada 24 April 2015.

12Masduki Attamami, “Soal Ujian Nasional Bocor Lagi” (online), http://www.antaranews.com/berita/491042/soal-ujian-nasional-bocor-lagi. Diakses pada 24 April 2015.

13Kompas, Aksi Begal Menebar Teror (online), http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3416/1/aksi.begal.menebar.teror. Diakses pada 24 April 2015.

14Laksono Hari Wiwoho (ed.), “Tren Korupsi Naik Lagi” (online), http://nasional.kompas.com/read/2014/08/18/10085091/Tren.Korupsi.Naik.Lagi. Diakses pada 24 April 2015. Tersedia juga pada http://www.antikorupsi.info/id/content/tingkat-korupsi-di-indonesia-masih-tinggi.

15Ignatius Sawabi (ed.), “Makanan dari Tempat Sampah Dijual Murah” (online), http://nasional.kompas.com/read/2010/10/04/1205395/makanan.dari.tempat.sampah.dijual.murah. Diakses pada 24 April 2015. Tersedia juga pada http://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/13/13415641/Jajanan.Mengandung.Zat.Berbahaya.Intai.Siswa.SD.

16Rofiq Anwar (narasumber), Islamia: Isu-Isu Pendidikan antara Problematika dan Konseptualisasi, Vol. IX, No. 1, “Wawancara: Islamisasi Kampus. Membangun Generasi Khairu Ummah” (Jakarta, Insists: 2014), hlm. 103.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s