Serba-Serbi Tentang Golput: Meninjau Kembali Hukum Golput antara Perkataan Para Ulama dan Pandangan Subyektif

golput-apa-nyoblos-660x330

Saya tidak perlu repot-repot lagi untuk mengetahui apa hukumnya golput dalam Islam karena para ulama daan asaatidz sudah membahasnya. Namun, menarik untuk dibahas lebih detail terkait golput ini karena faktanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan asaatidz tentang apa hukumnya golput. Saya pun seperti biasa, menghargai setiap pendapat ulama.

Fatwa MUI tentang Golput

Fatwa MUI pun jelas mengharamkan golput. Hanya saja kebanyakan suka lupa dan lalai membawa frase pelengkapnya. Menarik jika kita membaca artikel di bawah ini.

http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/menyikapi-fatwa-mui-tentang-golput.htm#.Uyg4uah_vlw

http://www.islampos.com/golput-haram-antara-fatwa-dan-kepentingan-politik-90454/

Di sana tertera cukup lengkap tentang fatwa MUI sebenarnya. Akan saya kutip kembali seperti sbb.

“Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar ma’ruf nahi munkar.”

butir ke-1 : Pemilihan Umum dalam pandangan islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

butir ke-4 : Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (shidiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat islam hukumnya adalah wajib.

butir ke-5 : Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Jadi, dapat kita simpulkan sebenarnya MUI pun tidak mengharamkan golput secara mutlak ^^ hehe…

Banyak orang mungkin mengira saya pengusung golput atau penganut golput karena sikap saya selama ini. ^^ Itu salah besar. Saya hanya melihat sesuatu itu dari kaca mata obyektif. Saya ini tipe pencari kebenaran. Saya ini tidak mudah percaya apa kata orang. Yang saya percaya hanya para ulama yang sah dan para asaatidz. Jika nyatanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan para asaatidz, saya pun berada di posisi menghargai setiap pendapat yang ada selama itu berasal dari nash-nash yang jelas dan tidak mempertentangkan nash yang ada. Saya tidak akan mengatakan bahwa pendapat ulama A itu buruk, pendapat ulama B itu salah, yang benar hanya pendapat ulama C. Menurut saya, itu bukan adab yang baik. Namun, jika ada seorang ulama yang mulai terlihat lalai dalam mengkaji suatu kasus, biasanya akan dikritik oleh ulama lainnya dengan berbagai argumen. Itu sudah biasa sejak zaman dahulu, jadi tidak perlu merasa aneh. Bahkan, tidak jarang seorang ulama yang dikritik oleh ulama lainnya pun akhirnya mengakui kesalahannya. Biarkan para guru kita mengkaji, kita tinggal memilih pendapat yang menurut kita paling tepat.

Dahulu, kebetulan saja saat saya masih tingkat 1 akhir (kalau tidak salah) saya membaca buletin Al-Islam yang berafiliasi pada ormas HTI. Saya pun membaca isinya dengan seksama. Argumen-argumennya logis menurut saya. Mereka cenderung mengkritik fatwa MUI yang menyatakan bahwa golput itu haram.

Nah, kalau diteliti lagi ternyata isu fatwa MUI yang menyatakan golput itu haram tidak benar sepenuhnya. Seperti yang saya kutip di atas. ternyata yang haram bukanlah golputnya, tetapi yang haram adalah golput ketika ada calon pemimpin yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat itu seperti apa? Sudah dijelaskan pada butir ke-4, yakni yang beriman dan bertakwa, jujur (shidiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat islam. Kalau tidak ada yang memenuhi syarat, bagaimana??? Ya tentu boleh golput dong… 😀

Lagi pula, pada kalimat rekomendasinya pun dikatakan bahwa memilih pemimpin itu hanya sebuah anjuran, bukan kewajiban. Jadi, sebenarnya apa yang dikatakan oleh MUI itu sama persis dengan apa yang dikatakan HTI, bahwa memilih itu merupakan hak, bukan kewajiban. Hanya saja, selama ini media-media tertentu terlalu berlebihan dengan mengatakan bahwa golput itu haram secara mutlak.

Saya pun heran mengapa yang tersebar itu hukum “golput”nya? Bukan hukum “memilih”nya? Akal pikiran saya mendeteksi kejanggalan dalam berlogika. Seperti halnya yang terjadi pada penghukuman yang lain, misalnya, hukum berzina. Yang ada kan bukan hukum “tidak berzina”, tetapi hukum “berzina”. Yang ada juga hukum “mencuri”, hukum “sholat 5 waktu”, hukum “berjabat tangan dengan lawan jenis”, bukan hukum “tidak mencuri”, bukan hukum “tidak melaksanakan sholat 5 waktu”, bukan hukum “tidak berjabat tangan dengan lawan jenis”. Tiba-tiba, ini aneh yang muncul justru hukum “tidak memilih”, bukan hukum “memilih”. Paham kan maksudnya? ^^ Manusia itu cenderung menilai perbuatan yang sifat aksinya positif, bukan negatif. Jadi, sudah sepatutnya untuk menghukumi golput, seharusnya didahului menghukumi memilih. Pertanyaannya, mengapa enggan berbicara tentang “hukum memilih”? Mengapa lebih senang berbicara tentang hukum “golput/tidak memilih”?

Nah, ternyata media-media selama ini telah berlebihan memberitakan tentang golput itu haram. Nyatanya dalam fatwa MUI banyak yang harus dijelaskan, bukan? 🙂 Ternyata, MUI pun berawal dari menghukumi “memilih”, bukan “golput”nya. Selain itu, yang haram bukan hanya tidak memilih sama sekali selama masih ada yang memenuhi syarat, tetapi juga memilih (dengan sengaja) yang tidak memenuhi syarat-syarat ideal juga haram. Hati-hati loh… Menurut saya, ini sangat bagus untuk mencerdaskan masyarakat tentang siapa yang harus mereka pilih dan siapa yang tidak boleh mereka pilih.

Fatwa Ulama Arab Saudi

Saya mengambil pendapat dari artikel di bawah ini.

http://rumaysho.com/jalan-kebenaran/hukum-coblos-dalam-pemilu-1-2416

http://rumaysho.com/jalan-kebenaran/hukum-coblos-dalam-pemilu-2-2420

http://rumaysho.com/jalan-kebenaran/hukum-coblos-dalam-pemilu-3-2422

http://www.konsultasisyariah.com/apa-hukum-pemilu/

Fatwa Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin

Aku menilai bahwa hukum mengikuti pemilu adalah wajib. Kita wajib memilih caleg yang kita lihat ada tanda-tanda kebaikan pada dirinya.

Adapun pendapat: Tidak boleh masuk dalam parlemen karena tidak boleh bagi kita berserikat dengan orang-orang fasik (yang gemar bermaksiat). Jadi, tidaklah boleh duduk-duduk bersama mereka. Apakah kami katakan: Kami duduk untuk menyetujui pendapat mereka? Jawabannya: Kita duduk dengan mereka, namun kita menjelaskan kebenaran kepada mereka.

Jadi, beliau berfatwa bahwa memilih caleg atau capres yang terdapat tanda-tanda kebaikan itu wajib hukumnya 🙂

Fatwa Syaikh Kholid Mushlih

Oleh karena itu, ketika kaum muslimin yang berada di negeri barat itu sudah merupakan bagian dari masyarakat yang ada, maka mereka memiliki berbagai hak. Maslahat internal maupun external tidak mungkin tercapai melainkan dengan ikut serta dalam kancah politik baik dengan mencoblos dalam pemilu dan pencalonan pemimpin. Menurutku, tidak diragukan lagi bahwa hal ini dibolehkan karena terdapat pengaruh dan manfaat yang begitu besar. Hal ini juga bisa menghilangkan mudhorot (bahaya) bagi kaum muslimin yang ada di dalam maupun di luar negeri. Dengan ini semua akan tercapai pengaruh besar yang dapat mewujudkan maslahat dan mengamankan kepentingan kaum muslimin.

Jadi, beliau mengatakan bahwa ikut serta dalam memilih dan pencalonan pemimpin itu boleh.

Fatwa SyaikhMuhammad Nashiruddin Al-Albani

Sekarang ini kami tidak menganjurkan siapapun saudara kita sesama muslim untuk mencalonkan dirinya menjadi anggota parlemen di negara yang tidak menjalankan hukum Allah. Sekalipun undang-undang dasarnya menyebutkan Islam sebagai agama negara.

Namun menurutku, bila rakyat muslim melihat adanya calon-calon anggota parlemen yang jelas-jelas memusuhi Islam, sedang di situ terdapat calon-calon beragama Islam dari berbagai partai Islam, maka dalam kondisi semacam ini, aku sarankan kepada setiap muslim agar memilih calon-calon dari partai Islam saja dan calon-calon yang lebih mendekati manhaj ilmu yang benar,…

Jadi, beliau tidak menyarankan untuk mencalonkan diri sebagai caleg atau capres di negara yang tidak menjalankan hukum Allah, tetapi beliau menyarankan rakyat muslim tetap memilih calon dari partai Islam dan yang lebih dekat kepada manhaj ilmu yang benar.

Fatwa Syaikh Muqbil bin Al-Wadi’i

Fatwa Syaikh Al Albani rahimahullah ini pernah kuutarakan secara langsung pada beliau: Bagaimana engkau bisa membolehkan mengikuti pemilu? Syaikh Al Albani menjawab: Aku sebenarnya tidak membolehkan pemilu, namun ini adalah mengambil bahaya yang lebih ringan di antara dua bahaya yang ada.

Para ulama menilai bahwa logika hanyalah jalan menuju paham Mu’tazilah dan Jahmiyah [maksud beliau: membolehkan ikut memilih dalam pemilu hanyalah logika yang tanpa dasar, ed]. Adapun fatwa Syaikh Al Albani, maka mereka mencomotnya dari fatwa beliau sejak zaman dulu.

Sedangkan fatwa Syaikh Ibnu ‘Utsaimin adalah fatwa yang sedikit aneh, padahal beliau adalah orang yang mengharamkan multi partai dalam satu negara. Namun beliau malah membolehkan perkara yang lebih bahaya daripada hal tadi yaitu masalah pemilu. Padahal pemilu adalah sarana menuju Demokrasi.

Wajib bagi para ulama yang berpendapat demikian untuk meralat pendapat mereka. Insya Allah, kami akan mengirimkan surat kepada para ulama tersebut. Seandainya mereka tidak mau meralat, maka kami pun menjadikan Allah sebagai saksi bahwa kami berlepas diri dari fatwa mereka karena pendapat mereka ini telah menyelisihi Al Kitab dan As Sunnah baik mereka ridho ataukah marah. Jika mereka marah, kehormatan dan darah telah kami relakan demi Islam. Kami pun tidak mempedulikan hal itu, wal hamdu lillah.

Kalau beliau, justru beliau mengkritik pendapat ulama-ulama yang saya kutip di atasnya ^^a

Fatwa Syaikh Sholeh Al-Munajjid

Masalah memberikan suara dalam Pemilu adalah masalah yang berbeda-beda tergantung dari waktu, tempat dan keadaan. Masalah ini tidak bisa dipukul rata untuk setiap keadaan.

Nah, yang ini tentatif ya 🙂 Menurut beliau, ada saat tidak boleh ikut memilih, ada pula saat boleh ikut memilih. Silakan buka saja artikelnya yang nomor 3 🙂

Fatwa Lajnah Ad-Daimah

Wajib bagi setiap muslim di berbagai negeri yang berhukum dengan selain hukum Islam, agar mereka mencurahkan usaha mereka semampunya untuk berhukum dengan syari’at Islam. Oleh karena itu, hendaklah mereka saling bahu membahu dan menolong partai yang diketahui akan menegakkan syari’at Islam. Adapun menolong partai yang menolak penerapan hukum Islam, hal ini tidak diperbolehkan, bahkan pelakunya menjadi kafir. 

Nah, Lajnah Ad-Daimah ini kayak MUI nya Arab Saudi. Wajib tolong-menolong dalam menegakkan syariat Islam dan haram menolong partai yang menolak syariat Islam ^^

Saya pun mengambil sikap…

Saya akan berusaha memilih dalam pemilu jika masih ada caleg, capres, atau partai yang cenderung dan paling memperjuangkan kepentingan umat Islam dan paling dapat memberikan manfaat/maslahat. Saya pun ingin ikut serta dalam pemilu juga hanya untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Namun, jika saya pikir dengan memilih salah satu calon yang ada ternyata nantinya kira-kira tidak akan memberikan pengaruh dibandingkan dengan tidak memilih, maka saya cenderung untuk golput. Misalnya, di antara calon yang ada ternyata sama-sama rusak pemikirannya, saya tidak akan memilih siapa pun. Jadi teringat saat saya harus memilih antara Foke dan Jokowi, saya sengaja golput ^^ Begitu pula, bagi siapa saja yang bingung karena ketidakpahamannya mengenai calon-calon yang ada, saya berpendapat mereka yang bingung itu boleh golput. Ini berdasarkan dalil-dalil berikut ini.

وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya.” (Qs. al-Israa’: 36)

Jadi, bagaimana mungkin orang diwajibkan memilih caleg yang tidak ia kenali atau tidak diketahui olehnya tentang kapasitasnya. Apalagi setiap pilihan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini yang dikatakan oleh Syaikh Abdul Malik. Saya pun cenderung memegang pendapat beliau karena beliau menjelaskan tentang golput lebih lengkap.

Syaikh Abdurrahman Al-Barrok pun menjelaskan tentang pemilihan pemimpin pada masa kekhalifahan dahulu, sbb.

Asalnya (yang benar), ulil amri (kepala negara) berijtihad untuk memilih orang yang capable (memiliki kemampuan) dan sholeh untuk mengurusi rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Ulil amri di sini meminta nasehat kepada orang-orang yang ahli di bidangnya dan menghendaki kebaikan bersama. 

Jadi, dahulu yang berhak memilih pemimpin hanya orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang awam yang tidak paham. Wallaahu a’lam ^_^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s